Kasus Dugaan Korupsi Jalan Pakisan–Sumber Balen, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Ditahan

Bondowoso, KLIKTODAY.CO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso kembali mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen, Kecamatan Tlogosari, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2022. Kali ini, penyidik menetapkan berinisial M, mantan Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, sebagai tersangka.

M tidak hanya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas BSBK, tetapi juga memiliki peran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek rekonstruksi jalan senilai Rp4.760.481.000 atau sekitar Rp4,76 miliar tersebut.

Penetapan tersangka dilakukan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bondowoso pada Senin (16/11/2026). Pengumuman disampaikan Kepala Seksi Pidsus Kejari Bondowoso, Dian Purnama, dalam konferensi pers di Kantor Kejari Bondowoso.

Dalam keterangannya, Dian menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan proyek rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen yang berada di bawah naungan Dinas BSBK Bondowoso.

Berdasarkan hasil penyidikan, M diketahui memiliki posisi strategis dalam proyek tersebut. Selain menjabat sebagai Kepala Dinas BSBK pada masa pemerintahan Bupati KH Salwa Arifin, M juga bertindak sebagai PPK yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.

BACA JUGA :
Bejad Kelakuan Seorang Kakek Cabuli Gadis Belia Sampai Hamil dan Sampai Melahirkan

Bahkan, pada 12 Juli 2022, M selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada RH, Direktur CV Riandra Jaya, untuk mengerjakan proyek rekonstruksi jalan tersebut.

Namun, dalam proses penyidikan, kejaksaan menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya mengenai kesesuaian konstruksi dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

“Penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum (PMH), salah satunya berupa konstruksi pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Kondisi tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,2 miliar,” ujar Dian.

Besaran kerugian negara tersebut mengacu pada Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada 14 Agustus 2026.

Hasil penghitungan tersebut menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk mengembangkan perkara sekaligus menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.

BACA JUGA :
Babinsa Pakisan Demi Keakraban dengan Warga Binaanya, Bantu Pasang Pipa Saluran Air PDAM

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan secara alternatif. Pertama, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Alternatif kedua, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana telah diubah, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Usai menetapkan M sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bondowoso.

Dian menjelaskan, penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Selain itu, tindak pidana yang disangkakan memiliki ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara.

Penahanan tersebut juga dilakukan untuk kepentingan penyidikan serta mendukung kelancaran proses hukum hingga tahap penuntutan.

Penetapan M menambah jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek Jalan Pakisan–Sumber Balen. Sebelumnya, pada 9 November 2026, Kejari Bondowoso telah menetapkan RH, Direktur CV Riandra Jaya, sebagai tersangka.

BACA JUGA :
Uji Coba Pengaspalan Hotmix: Kualitas dan Ketahanan Jalan Ditingkatkan, Ruas Jalan Veteran Bondowoso

Dengan demikian, hingga Senin (16/11/2026), penyidik telah menetapkan dua tersangka dari unsur berbeda, yakni pihak penyedia jasa dan pejabat pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.

Pengembangan perkara ini menjadi perhatian serius terhadap tata kelola anggaran pembangunan infrastruktur, terutama proyek yang bersumber dari APBN. Sebab, setiap anggaran pembangunan semestinya digunakan sesuai ketentuan dan menghasilkan infrastruktur yang memenuhi spesifikasi teknis serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kejari Bondowoso masih terus mendalami perkara tersebut untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proyek bernilai miliaran rupiah itu.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, M dan RH tetap memiliki hak untuk membela diri. Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada keduanya harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Sup)

banner 300x250