Bondowoso, KLIKTODAY.CO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menetapkan dan menahan RH, Direktur CV Riandra Jaya, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2022.
Penetapan tersangka sekaligus penahanan tersebut dilakukan oleh penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso pada Senin (9/11/2026) sore. Langkah hukum itu merupakan tindak lanjut dari hasil penyidikan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan yang dikerjakan oleh perusahaan milik tersangka.
Kasi Intel Kejari Bondowoso, Adi Harsanto, menjelaskan bahwa proyek rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen merupakan kegiatan pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso.
Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp5,4 miliar. Proses tender dimulai pada 16 Juni 2022 dan kemudian menetapkan CV Riandra Jaya sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp4.760.481.000.
Namun, dalam proses penyidikan, kejaksaan menemukan adanya sejumlah pekerjaan konstruksi yang diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan.
Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk memastikan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara pada proyek rekonstruksi jalan tersebut.
Berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,2 miliar.
Setelah menetapkan RH sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.
“Setelah dilakukan penetapan tersangka, kemudian penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka RH di Lapas Kelas IIB Bondowoso,” kata Adi.
Menurut Adi, penahanan dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum. Di antaranya, penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup, ancaman pidana terhadap pasal yang disangkakan lebih dari lima tahun, serta kebutuhan untuk memperlancar proses pemeriksaan pada tahap penyidikan maupun penuntutan.
Dalam perkara ini, RH disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kejari Bondowoso menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan. Tidak menutup kemungkinan penyidik akan mengembangkan perkara tersebut untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan proyek yang diduga merugikan keuangan negara itu.
Adi Harsanto menyampaikan bahwa kepala dinas terkait yang menjabat ketika proyek berlangsung telah dimintai keterangan oleh penyidik. Namun, kejaksaan masih menunggu hasil pengembangan penyidikan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Kita menunggu hasil pengembangan dari penyidikan di penyidik. Tapi kepala dinas pada saat itu sudah dimintai keterangan,” pungkasnya.
Dengan penahanan tersebut, Kejari Bondowoso melanjutkan proses hukum terhadap tersangka guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam proyek rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen. (Sup)
