Jawaban dan atau Tanggapan Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025

Bondowoso, KLIKTODAY.CO.ID – Pj. Bupati Bondowoso Muhamad Hadi Wawan Guntoro, menanggapi pandangan umum fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam jawabannya, Pj. Bupati memberikan beberapa respons terhadap masukan setiap fraksi terkait pendapatan dan pengelolaan anggaran daerah. Selasa (5/11/2024)

Berikut tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi secara berurutan sebagai berikut :

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Penentuan Proyeksi PAD telah mempertimbangkan potensi sumber pendapatan yang dapat dicapai. Potensi PAD yang belum tergali dan belum optimal antara Iain Inseminasi Buatan (IB), Pemanfaatan aset daerah, Bonus produksi panas bumil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), BPHTB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT restoran dan hotel), dan penyesuaian tarif retribusi daerah.

Jawaban ini sekaligus menanggapi atas Pandangan Umum
Fraksi PPP;

21. Infrastruktur tetap menjadi prioritas pembangunan. Sedangkan penggunaan dana bagi hasil tahun 2025 telah fokus terhadap belanja prioritas infrastruktur penunjang peningkatan produktifitas bidang pertanian dan perkebunan sesuai ketentuan PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
22. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan la Rancangan APBD telah diupayakan disusun dengan melakukan proyeksi terukur atas sumber-sumber pendapatan daerah (termasuk pendapatan transfer) dan belanja program prioritas sesuai kapasitas fiskal serta ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan adanya proyeksi SiLPA adalah dalam rangka menutup defisit anggaran;
23. Saat ini SIM-BPHTB di Bapenda telah terintegrasi dengan Bank Jatim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selanjutnya pada APBD TA 2025 direncanakan akan dibangun aplikasi e-PBB yang terintegrasi antara Bapenda dengan Bank Jatim, DPMPTSP dan Tenaga Kerja, dan Dinas
    Perkimciptaru, dengan user di masing-masing Desa;
24. Terima kasih sarannya, untuk Pajak Hotel telah dilakukan optimalisasi dengan memanfaatkan sinkronbox. Sedangkan untuk potensi PBB dan BPHTB, saat ini sedang dilakukan pemutakhiran data PBB pada 5 (lima) Kelurahan di Kec. se Bondowoso serta 1 (satu) Kelurahan dan 1 (satu) Desa di Kea Tenggarang Tahap selanjutnya setelah pemutahkiran data adalah updating Zona Nilai Tanah (ZNT) yang sudah dianggarkan pada Raperda APBD TA 2025. Untuk potensi pajak penerangan jalan, akan dilakukan pengawasan bersama antara Bapenda, Dinas Perhubungan, Dinas BSBK dan PI-Na
    Jawaban ini sekaligus menanggapi atas Pandangan Umum

Fraksi Gerindra;

4. Pembangunan pertanian telah menjadi prioritas pada RAPBD 2025;

Terima kasih sarannya, penyusunan perencanaan program dalam R-APBD 2025 telah memperhatikan kondisi lingkungan dinamis perkembangan nasional dan regional.

3, Fraksi Golongan Karya

1. Terima kasih sarannya, Penetapan Raperda APBD tepat waktu sesuai regulasi harus menjadi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif;
2. Terimakasih sarannya, upaya untuk menjaga keberlanjutan program-program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakatl dan membuka ruang untuk inovasi dalam pelaksanaan kebijakan akan dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 20242026 yang merupakan RPJMD Transisiø Selanjutnya Pemerintahan yang baru akan menyusun RPJMD Tahun 2025—2029 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan
   Perubahan APBD Tahun 2025;
3. Terima kasih sarannya, anggaran infrastruktur disusun berdasar prioritas dan kebutuhan daerah, memperhatikan kapasitas fiskal, dan pemanfaatan sumber dana sebagaimana ketentuan peraturan perundangan;

40 Terimakasih sarannya, program dan kegiatan pertanian disusun berdasar prioritas dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan keselarasan terhadap prioritas pemerintah pusat dan provinsi, serta dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah.
Jawaban ini sekaligus menanggapi atas Pandangan Umum
Fraksi Gerindra;

5. Terimakasih sarannya, terkait porsi anggaran program dan kegiatan untuk kesejahteraan Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, serta Anggaran untuk Pesantren, Masjid, dan Musholla disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan dan upaya pencapaian target prioritas pembangunan daerahu

41 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lg Terima kasih sarannya, Pendapatan Daerah akan dioptimalkan sedangkan belanja daerah telah dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan beberapa program kegiatan telah
diupayakan dengan mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta;

2, Terima kasih atas sarannya, penentuan target PAD pada Raperda APBD TA. 2025 telah mempertimbangkan potensi yang dapat dicapai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah;

3, Terima kasih sarannya, untuk peningkatan jaringan irigasi telah menjadi prioritas dan dianggarkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Selanjutnya untuk masalah PTO Bondowoso Gemilang, Pemerintah Daerah saat ini sedang mengupayakan Lega/ Opinion (LO) dengan akademisi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
Pemasangan videotron oleh investor masih dalam tahap uji coba dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan penataan ulang sehingga tidak akan mengganggu pedestrian.

5, Fraksi Partai Gerindra

1. Perencanaan APBD Tahun 2025 telah memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan ketersediaan anggaran
   yang sebagian besar bersifat mandatory dan didalamnya termasuk prioritas pada belanja pendidikan dan kesehatan yang mendukung peningkatan IPM. Sedangkan untuk mengatasi stagnasi anggaran dengan optimalisasi Pendapatan Daerah dan mengusulkan program pembangunan yang dibutuhkan Kabupaten kepada
   Pemerintah Provinsi dan Pusat;
2. Persentase belanja operasi dalam APBD tergantung komponen jenis belanja, antara lain jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
3. Peningkatan Belanja pegawai dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 antara Iain dikarenakan Rencana penerimaan PPPK dan pengangkatan CPNS menjadi PNS;

4B Menurunnya Belanja Modal pada R-APBD 2025 antara lain karena berkurangnya dana transfer DAK Fisik dan terdapat beberapa belanja yang tidak dapat dicatat sebagai penambahan aset;

5. Dalam Rancangan APBD 2025, penganggaran DAU spesifik dilakukan sebagaimana ketentuan, dengan besaran sesuai pagu indikatif pada portal Kementerian Keuangan. Sedangkan persentase belanja berdasar fungsi pendidikan
   kurang lebih 33%, belanja kesehatan kurang lebih 30,89%, dan belanja infrastruktur sebesar kurang lebih 12%;
6. Terima kasih sarannya, kegiatan adminduk telah dianggarkan di R-APBD 2025 dan dapat dimanfaatkan untuk mengupdate data kependudukan;
7. Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mengurangi jumlah pengangguran melaksanakan kegiatan-kegiatan antara Iain melaksanakan Pelatihan Kerja, Penempatan tenaga kerja dalam/luar negeri/ Perluasan kesempatan kerja dan Job Fair sedangkan terobosan baru yang dilaksanakan adalah pemagangan dalam negeri bekerjasama dengan beberapa perusahaan di Kabupaten Bondowoso;

8, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menetapkan
Puskesmas dan Labkesda BLUD dengan Keputusan Bupati
Bondowoso Nomor : 18845 / 786 / 430,402 / 2024 tentang
Penetapan Penerapan BLUD pada UPTD Puskesmas dan
UPTD Labkesdau Selanjutnya akan dilaksanakan bimtek eBLUD terhadap puskesmas dan labkesda, serta menyiapkan
Perkada terkait operasional BLUD sesuai Permendagri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang saat ini masih dalam proses fasilitasi oleh
Provinsi;

9. Beberapa Langkah untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui :
   a. Perluasan aksesibilitas layanan pendidikan dan mutu/ kualitas pendidik;
   b. Melakukan sosialisasi informasi paket belajar masyarakat dan gerakan kesetaraan melalui optimalisasi peran Pusat
   Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
   c. Melakukan pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah;
   d. Memanfaatkan gedung sekolah untuk dimanfaatkan
   PKBM;
   e. Memberikan dan memfasilitasi bantuan pendidikan untuk keluarga yang kurang mampua
   Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan literasi:
   a. Pemenuhan dan penyediaan perpustakaan, sudut baca dan bahan bacaan pada satuan pendidikan;
   b. Membiasakan membaca 15 menit sebelum proses belajar dan mengajar untuk membudayakan gemar membaca;
   c. Melaksanakan kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa melalui lomba dan festival di semua jenjang satuan pendidikan.
10. Anggaran infrastruktur disusun berdasar prioritas dan kebutuhan daerah namun karena ada beberapa mandatory maka persentase belanja infrastruktur masih belum memenuhi ketentuan. Secara bertahap Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mengupayakan peningkatan porsi belanja infrastruktur;
    11- Terima kasih sarannya, penentuan target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 telah memperhatikan kondisi lingkungan dinamis lokal serta perkembangan regional dan nasional. Perangkat Daerah dalam lingkup ekonomi dan infrastruktur sangat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.
11. Fraksi Partai Demokrat Partai Keadilan Sejahtera
12. Pendapatan daerah dianggarkan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025 disebabkan perubahan kebijakan penganggaran sesuai
    Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
    Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu
    bahwa Bagi Hasil Pemerintah Provinsi (Transfer Antar Daerah) sebagian masuk dalam rekening pendapatan pajak daerah (Opsen) yang merupakan rekening PAD.
    Tanggapan ini sekaligus menjawab atas pertanyaan tentang penyebab turunnya Pendapatan Transfer Antar
    Daerah;
13. Penurunan Lain-lain PAD yang sah merupakan bentuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan IJmum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu bahwa Pendapatan BLUD yang sebelumnya masuk dalam rekening pendapatan Lain-lain PAD yang sah menjadi rekening pendapatan retribusi daerah.
    Demikian beberapa tanggapan dan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
    2025.
    Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bondowoso yang mendukung kelancaran proses pembentukan
    Raperda APBD dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Lebih jauh, dalam hal belanja, beliau menyebutkan bahwa alokasi anggaran dilakukan berdasarkan prioritas daerah dan memperhatikan regulasi, terutama untuk belanja di sektor kesehatan yang bersifat wajib. Dengan penekanan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, Pemkab Bondowoso berkomitmen untuk menyusun APBD yang efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target pembangunan di tahun 2025.