BONDOWOSO, KLIKTODAY.CO.ID – Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bondowoso yang berlangsung di Ruang Sabha Bina Praja, Senin (15/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut digelar untuk memastikan data desil kemiskinan yang objektif dan akurat melalui proses ground checking, verifikasi, serta validasi data secara menyeluruh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan dan program bantuan sosial.
“Kita tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi. Data yang valid dan sesuai kondisi riil masyarakat menjadi kunci agar setiap program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang nyata,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Badan Pusat Statistik (BPS) sangat diperlukan untuk memastikan proses verifikasi dan pemutakhiran data berjalan optimal.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah, camat, pendamping PKH, dan BPS terus memperkuat koordinasi. Dengan kerja bersama dan data yang terus diperbarui, kita dapat meminimalkan kesalahan sasaran penerima bantuan,” katanya.
Selain membahas validasi data, rapat juga menyoroti langkah-langkah intervensi penanggulangan kemiskinan melalui pemutakhiran data penerima bantuan sosial serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Wabup menambahkan, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk lembaga sosial dan keagamaan.
“Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua elemen. Rencana keterlibatan Baznas menjadi langkah positif untuk memperluas jangkauan bantuan dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bondowoso, Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I, menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menurutnya, data yang akurat akan memastikan setiap intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bapperida, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, para camat, perwakilan BPS, serta unsur pendamping PKH yang terlibat dalam proses pendataan dan verifikasi masyarakat penerima program bantuan. (Sup)
