Bondowoso, KLIKTODAY.CO.ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso kembali menjadi forum penting dalam pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Ijen.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, H. Zaki Imron Humaidi, S.H.I, menyampaikan pandangan umum yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam penyampaiannya, H. Zaki menegaskan bahwa pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat akan memberikan dampak besar terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk lebih cermat dalam menyusun APBD. Fraksi PKB mendorong agar setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Selasa (11/11/2025).
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp327 miliar dalam KUA-PPAS menjadi Rp300 miliar dalam Raperda APBD 2026.
Menurut H. Zaki, angka tersebut seharusnya masih dapat dioptimalkan.
“Kami menilai masih ada ruang peningkatan PAD melalui optimalisasi aset dan penguatan sektor unggulan daerah. Oleh karena itu, Fraksi PKB meminta adanya penghitungan ulang target PAD 2026 agar sesuai dengan potensi riil Bondowoso,” tegasnya.
Di sisi lain, Zaki juga menyoroti permasalahan pengelolaan aset desa dan pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC). Ia menilai, masih banyak kendala di lapangan, terutama pada sinkronisasi data administrasi kependudukan dan pelaksanaan program desa.
“Sinergi lintas instansi harus diperkuat agar pengelolaan aset desa berjalan akuntabel dan pelayanan kesehatan bisa diakses cepat tanpa hambatan administratif,” katanya menambahkan.
Terkait Raperda tentang Perumda Air Minum Tirta Ijen, Fraksi PKB menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dan pembenahan tata kelola BUMD agar selaras dengan semangat good corporate governance.
“Penyusunan Raperda ini jangan sekadar formalitas hukum. Fraksi PKB menuntut agar Raperda Perumda Air Minum Tirta Ijen menjadi momentum transformasi, bukan sekadar perubahan nomenklatur tanpa substansi,” ujar H. Zaki menutup pandangannya.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Bondowoso tersebut dihadiri Bupati Abd. Hamid Wahid, jajaran Forkopimda, dan seluruh anggota dewan. Pandangan Fraksi PKB ini diharapkan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal dan memperkuat tata kelola perusahaan daerah yang profesional dan berdaya saing. (Sup)
