Bondowoso, KLIKTODAY.CO.ID — Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan, Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (Demokrat PKS) DPRD Bondowoso menegaskan pentingnya semangat kepahlawanan dalam menegakkan integritas dan dedikasi bagi rakyat, termasuk melalui kebijakan fiskal dan pelayanan publik.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi Demokrat PKS, Fery Firmansyah, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Ijen Tirta.
“Momentum Hari Pahlawan mengingatkan kita bahwa keberanian dan pengorbanan tidak selalu di medan tempur. Kini, keberanian diwujudkan melalui integritas dan dedikasi dalam setiap keputusan lembaga ini. Setiap kebijakan adalah bentuk pengabdian nyata kepada rakyat,” ujar Fery Firmansyah membuka pandangannya di hadapan pimpinan dan anggota dewan. Selasa (11/11/2025).
Fraksi Demokrat PKS memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menyusun Rancangan APBD 2026 di tengah tantangan ekonomi. Namun, Fery menegaskan bahwa APBD bukan sekadar angka, melainkan cerminan keberpihakan pemerintah kepada kesejahteraan rakyat.
“Pendapatan daerah harus tumbuh seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kenaikan PAD jangan hanya bersumber dari penyesuaian administratif, tetapi harus mencerminkan produktivitas ekonomi warga,” tegasnya.
Dalam pandangan Fraksi Demokrat PKS, pemerintah daerah perlu melakukan langkah inovatif memperkuat basis ekonomi, terutama dari sektor kreatif, pariwisata, dan kemitraan publik-swasta. Selain itu, penurunan signifikan dana transfer dari pusat sebesar Rp184 miliar menjadi sorotan serius, karena berpotensi menghambat program prioritas daerah.
“Ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pusat harus segera diimbangi dengan kemandirian ekonomi lokal. Ini momentum bagi Bondowoso untuk memperkuat fiskal berbasis potensi daerah,” imbuhnya.
Terkait transformasi PDAM Bondowoso menjadi Perumda Ijen Tirta, Fraksi Demokrat PKS menilai langkah tersebut strategis, namun perlu disertai peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas keuangan.
“Perubahan kelembagaan tidak boleh berhenti sebagai formalitas, tetapi harus menjadi transformasi yang membawa manfaat nyata: air bersih yang adil, efisien, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Fery.
Fraksi Demokrat PKS juga merekomendasikan agar pemerintah melengkapi naskah akademik dengan data empiris kondisi PDAM saat ini, menyusun peta jalan lima tahun pengembangan Perumda, serta menjamin adanya subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah rawan air.
Dengan semangat kepahlawanan, Fraksi Demokrat PKS menutup pandangan umumnya dengan harapan agar kebijakan APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Bondowoso. (Sup)
