Bondowoso, KLIKTODAY.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Bondowoso ini dihadiri oleh seluruh anggota dewan, Bupati Bondowoso, jajaran eksekutif, dan perwakilan OPD. Senin (4/11/2024)
Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kali ini, berbagai fraksi memberikan pandangan umum terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Rapat yang berlangsung dengan lancar ini menjadi kesempatan bagi masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran guna penyusunan APBD yang lebih baik serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius pada peningkatan fasilitas kesehatan serta penyediaan layanan kesehatan yang merata. Di sektor pendidikan, PKB meminta agar anggaran untuk beasiswa dan pengembangan kapasitas guru diperbesar, mengingat peran penting tenaga pendidik dalam menciptakan generasi yang berkualitas.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyuarakan dukungan untuk sektor pembangunan infrastruktur, namun dengan catatan bahwa pemerintah daerah harus bijak dalam merencanakan dan mengalokasikan dana agar tidak terjadi pemborosan. PPP juga mendorong agar anggaran dialokasikan untuk peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM) guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan pekerjaan baru di daerah.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan agar APBD 2025 memprioritaskan kesejahteraan rakyat, terutama dengan pengembangan program yang mendukung ekonomi kerakyatan. Mereka juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran dalam pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh APBD. Menurut PDIP, hal ini diperlukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Fraksi Partai Golkar berfokus pada pembangunan infrastruktur pedesaan dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Golkar meminta agar alokasi anggaran untuk pembangunan jalan, jembatan, serta sarana transportasi lainnya diprioritaskan demi mendukung aksesibilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Golkar juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan sektor pertanian, dengan memberikan subsidi pupuk dan bantuan bagi petani lokal.
Fraksi Partai Demokrat menyampaikan dukungan terhadap program-program sosial yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Mereka menekankan perlunya peningkatan anggaran untuk program-program bantuan sosial, seperti bantuan pangan dan bantuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu. Demokrat juga meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan masalah lingkungan dan melakukan langkah-langkah preventif untuk mengatasi bencana alam yang sering terjadi.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor keagamaan dan pemberdayaan pemuda. PKS juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan publik, termasuk dalam pengurusan administrasi kependudukan yang masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan ramah bagi warga.
Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya investasi dalam teknologi dan digitalisasi sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi di berbagai sektor pemerintahan. Gerindra juga meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan pengembangan sektor pariwisata lokal, yang dianggap memiliki potensi besar untuk menambah pendapatan daerah. Mereka menyarankan agar anggaran APBD juga dialokasikan untuk pelatihan-pelatihan bagi masyarakat agar dapat bersaing dalam dunia kerja yang semakin modern.
Secara keseluruhan, masing-masing fraksi menyampaikan aspirasi dengan tujuan yang sama, yaitu menciptakan APBD yang bermanfaat bagi masyarakat dan memperhatikan kebutuhan utama daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat merespons masukan ini secara bijaksana agar APBD 2025 dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Kabipaten Bondowoso, Ahmad Dhafir mengapresiasi terhadap setiap fraksi yang telah menyampaikan pandangan mereka secara komprehensif dan konstruktif.
“Kami sangat menghargai pandangan dan masukan yang disampaikan oleh seluruh fraksi pada rapat paripurna kali ini. Pandangan-pandangan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen kita bersama dalam memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran serta transparan,” ujar Ketua DPRD
Ia juga menambahkan bahwa pandangan fraksi sangat krusial karena akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan rancangan APBD sebelum disahkan.
