BONDOWOSO, KLIKTODAY.CO.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Brawijaya At Taqwa IAI menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jumat (12/6/2026).
Mereka menuntut kejelasan realisasi program pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem yang pernah disampaikan pada momentum Pilkada 2024.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan lintas instansi. Sekitar 40 peserta aksi memulai kegiatan dari kawasan Jembatan Kironggo, Kelurahan Blindungan dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, massa berjalan kaki menuju Kantor Pemkab Bondowoso melalui sejumlah ruas jalan utama kota.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti belum adanya kepastian terkait pelaksanaan program pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrem kategori Desil 1. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan informasi yang transparan mengenai mekanisme, tahapan, serta target waktu pelaksanaan program tersebut.
Perwakilan PMII, Rifki, menegaskan bahwa janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang nyata dan terukur.
“Janji yang disampaikan saat kampanye bukan sekadar hiasan. Kami meminta penjelasan terbuka, skema pelaksanaan, serta jadwal yang pasti agar program ini benar-benar meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Aspirasi mahasiswa mendapat tanggapan langsung dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui dialog terbuka yang berlangsung di lokasi aksi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, M. Fathor Rozi, bersama sejumlah pejabat terkait menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih menyelesaikan proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat.
Menurutnya, proses validasi data ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 39.419 keluarga atau 87.032 jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem di Kabupaten Bondowoso.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen merealisasikan program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem. Namun pelaksanaannya harus berbasis data yang akurat agar tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta regulasi yang berlaku,” jelas Fathor Rozi.
Sementara itu, pengamanan aksi dipimpin langsung oleh Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika, S.H., M.H. Sebanyak 137 personel gabungan diterjunkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Personel tersebut terdiri dari anggota Polres Bondowoso, Kodim 0822 Bondowoso, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan.
Usai dialog dengan pemerintah daerah, massa aksi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum membubarkan diri secara tertib tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban umum.
Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika mengatakan bahwa pengamanan dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami memastikan seluruh kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Sinergi antara peserta aksi, pemerintah daerah, serta aparat pengamanan menjadi kunci terciptanya ruang demokrasi yang sehat dan bermartabat,” ujarnya.
Aksi damai tersebut menjadi wujud partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Melalui dialog yang terbangun secara terbuka, diharapkan lahir solusi konkret yang mampu menjawab harapan masyarakat miskin ekstrem sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan. (Pur/Wi)
