Bondowoso, KLIKTODAY.CO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi pelajar, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di daerah. Salah satunya melalui pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai memiliki potensi perputaran dana cukup besar.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bondowoso yang menilai sektor penyediaan makanan bergizi bagi pelajar dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan jika dikelola secara profesional dan transparan.
Ketua SMSI Bondowoso, Arik Kurniawan, menyebut bahwa potensi pendapatan dari pengelolaan satu dapur SPPG bahkan bisa melampaui penghasilan resmi seorang kepala daerah jika dihitung secara sederhana.
“Secara hitungan sederhana saja, peluang usaha dari satu dapur SPPG cukup menjanjikan. Bahkan bisa lebih besar dari penghasilan resmi seorang kepala daerah,” ujarnya. Jumat (6/3/2026).
Perbandingan dengan Penghasilan Bupati
Sebagai gambaran, berdasarkan regulasi pemerintah, gaji pokok seorang bupati di Indonesia sebesar Rp2.100.000 per bulan dengan tambahan tunjangan jabatan sekitar Rp3.780.000 per bulan.
Dengan demikian, total penghasilan tetap seorang bupati dari gaji pokok dan tunjangan jabatan mencapai sekitar Rp5.880.000 per bulan.
Jika dihitung dalam setahun, jumlah tersebut menjadi sekitar:
Rp5.880.000 x 12 bulan = Rp70.560.000 per tahun
Angka tersebut belum termasuk berbagai fasilitas negara seperti rumah dinas, kendaraan dinas, serta biaya operasional jabatan.
Potensi Pendapatan Dapur SPPG
Sementara itu, dalam skema program MBG yang diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola dapur SPPG memperoleh biaya operasional atau pengelolaan sekitar Rp2.000 per porsi makanan.
Apabila satu dapur melayani sekitar 3.000 porsi makanan per hari, maka estimasi pendapatan dari biaya pengelolaan dapat mencapai:
3.000 porsi x Rp2.000 = Rp6.000.000 per hari
Jika dihitung berdasarkan 260 hari operasional sekolah dalam setahun, maka potensi pendapatan pengelola dapur dapat mencapai:
Rp6.000.000 x 260 hari = Rp1.560.000.000 per tahun.
Meski demikian, pendapatan tersebut masih harus digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional dapur, mulai dari gaji tenaga kerja, biaya gas dan listrik, distribusi makanan, hingga perawatan peralatan dapur.
Pentingnya Transparansi dan Kualitas Menu
SMSI Bondowoso menilai besarnya potensi ekonomi dalam program MBG harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional dan pengawasan ketat agar tujuan utama program tetap tercapai.
Menurut Arik, pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait kualitas menu MBG di beberapa titik layanan di Bondowoso yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Sesuai pantauan di lapangan dan aduan masuk ke sekretariat kami, masih banyak SPPG di Bondowoso yang mengecewakan. Menu MBG ketika ditotal masih di bawah Rp10 ribu,” ungkapnya.
Karena itu, SMSI Bondowoso berharap program nasional tersebut dijalankan secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan kualitas gizi bagi para pelajar.
“Program ini sangat baik, tetapi pengelolaannya harus akuntabel agar tujuan utamanya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia tetap tercapai,” pungkas Arik.
Untuk menampung aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG, SMSI Bondowoso juga membuka layanan pengaduan di nomor: 0895403109220. (Sup)
