Bondowoso, KLIKTODAY.CO.ID – Polemik politik lokal kembali mencuat di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, setelah tudingan pemborosan anggaran publik menyeret lembaga legislatif. Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, dengan tegas membantah isu yang menyebut pihaknya kerap menggelar rapat di hotel mewah menggunakan dana daerah.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (29/9/2025), Dhafir menyebut tudingan tersebut tidak berdasar dan bahkan menuding balik praktik serupa justru terjadi di masa pemerintahan sebelumnya.
“Tudingan itu tidak benar! Silakan cek APBD 2025, tidak ada anggaran untuk rapat di hotel,” tegasnya.
Menurut politisi senior itu, DPRD Bondowoso saat ini telah menjalankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Ia mengklaim, setiap pembahasan maupun rapat penting dilakukan di gedung DPRD yang dinilai sudah cukup representatif untuk menunjang aktivitas legislasi.
“Gedung kami sudah memadai. Tidak ada alasan untuk memboroskan anggaran rakyat dengan menggelar rapat di luar, apalagi sampai di hotel,” tambahnya.
Lebih jauh, Dhafir menyoroti bahwa praktik penggunaan hotel sebagai lokasi rapat justru kerap terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan, ia menyebut masih terdapat sisa tanggungan biaya yang belum terselesaikan hingga kini.
Pernyataan tersebut menambah panas dinamika politik di Bondowoso, terutama menyangkut isu transparansi dan pengelolaan keuangan daerah. Dhafir menegaskan bahwa pihaknya lebih memilih memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kami lebih memilih mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, serta pelayanan dasar masyarakat. Itu jauh lebih penting daripada menghamburkan dana untuk hal-hal yang tidak mendesak,” katanya.
Isu pemborosan anggaran publik memang kerap menjadi sorotan dalam dinamika politik daerah. Bagi sebagian kalangan, tudingan terhadap DPRD menjadi ujian bagi komitmen wakil rakyat dalam menjaga kepercayaan publik. Namun, dengan bantahan terbuka dari pucuk pimpinan legislatif ini, bola panas kini seolah berbalik mengarah ke eksekutif masa lalu yang disebut masih meninggalkan catatan beban anggaran. (*)
