Bondowoso, KLIKTODAY.CO.ID — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso menjadi momentum penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Sejumlah fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka, memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap kebijakan fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.
Adapun yang hadir di Paripurna tersebut, Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Safi’i, Sekda Bondowoso Fathur Rozi, beberapa Kepala OPD Kabupaten Bondowoso dan pihak terkait lainnya di Kantor DPRD Jl. KH. R. As’ad Syamsul Arifin No.100, Krajan, Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Rabu (17/9/2025)
Dalam P-APBD 2025, pendapatan daerah turun sebesar Rp21,49 miliar, terutama akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat hingga Rp56,93 miliar. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik Rp23,96 miliar, terutama dari sektor pajak dan retribusi. Kondisi ini menjadi perhatian serius fraksi-fraksi, mengingat tantangan kemandirian fiskal Bondowoso masih besar.
Fraksi PDIP: Tekankan Perlindungan Rakyat dan Pendidikan
Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa perubahan APBD harus berpihak pada rakyat marhaen. Mereka mendukung adendum kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam program Universal Health Coverage (UHC), khususnya bagi peserta mandiri yang tidak mampu membayar iuran.
Selain itu, PDIP mengingatkan agar pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menghindari penonaktifan peserta JKN PBI APBN. Fraksi ini juga menyoroti isu pendidikan, mulai dari kualitas siswa PAUD hingga SMP, kasus bullying di sekolah, hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik, termasuk percepatan pengangkatan THK2 menjadi PPPK.
Dari sisi pembangunan, PDIP menilai potensi pariwisata Bondowoso sangat besar, terutama setelah masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark Kawah Ijen. Namun, mereka meminta pemerintah daerah konsisten mengelola potensi ini, bukan hanya sekadar “greget di awal” yang kemudian meredup.
Fraksi Golkar: Kritik Pemangkasan Belanja Modal
Fraksi Partai Golkar menyoroti tajam adanya pemangkasan belanja daerah hingga Rp65,11 miliar, termasuk belanja modal untuk jalan dan irigasi sebesar Rp19,84 miliar. Golkar menilai pemangkasan tersebut sebagai “pemangkasan masa depan”, karena infrastruktur adalah syarat utama pertumbuhan ekonomi.
Golkar juga mempertanyakan kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp8,77 miliar tanpa rincian jelas, menyebutnya berpotensi menjadi “anggaran abu-abu”. Mereka meminta agar indikator penggunaan BTT diperjelas.
Tak hanya itu, Golkar menilai penurunan SiLPA Rp43,61 miliar menunjukkan lemahnya perencanaan dan serapan anggaran. Mereka menuntut disiplin OPD agar perencanaan lebih presisi. “Belanja harus sederhana namun berdampak nyata, mengingat P-APBD hanya berlaku pada triwulan IV 2025,” tegas Fraksi Golkar.
Fraksi PPP: Peringatkan Ruang Fiskal yang Menyempit
Fraksi PPP menggarisbawahi bahwa porsi belanja pegawai mencapai sekitar 42,5% dari total belanja daerah, jauh melampaui amanat UU No. 1/2022 yang membatasi hanya 30%. Kondisi ini dianggap berisiko karena menyedot porsi besar APBD hanya untuk belanja rutin.
PPP juga meminta agar pemangkasan belanja infrastruktur, khususnya jalan dan irigasi, dipertimbangkan kembali mengingat Bondowoso adalah daerah agraris. Selain itu, mereka menyoroti buruknya pengelolaan Dana Desa yang dinilai kurang optimal.
Dalam hal bantuan sosial, PPP menolak pemangkasan Rp548 juta yang dinilai berpotensi mengurangi perlindungan terhadap masyarakat miskin, anak yatim, dan kelompok rentan. “Bansos harus berbasis data by name by address agar tepat sasaran,” tegasnya.
Fraksi PKB: Apresiasi Program RANTAS dan Perlindungan Pegawai Non-ASN
Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap kenaikan PAD yang tidak membebani rakyat dengan kenaikan PBB. Mereka juga mengapresiasi program RANTAS (Jalan Tuntas) sebagai janji politik bupati yang harus diperkuat hingga tingkat desa.
PKB menyoroti pentingnya menjaga pegawai non-ASN non-database yang masih diberi kesempatan bekerja di Bondowoso, berbeda dengan daerah lain yang banyak merumahkan. Mereka juga mendukung penuh program UHC, sekaligus meminta rumah sakit swasta dan klinik ikut menyalurkan CSR untuk pembayaran premi BPJS.
PKB juga menekankan pentingnya pemutakhiran data kependudukan oleh Dispendukcapil, agar premi BPJS tidak terbebani oleh warga yang sudah meninggal namun masih tercatat sebagai peserta.
Sinergi Fraksi untuk Bondowoso Berkah
Meski dengan catatan berbeda, semua fraksi sepakat bahwa perubahan APBD 2025 harus tetap berpihak pada rakyat, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Isu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengelolaan potensi pariwisata menjadi sorotan bersama.
Sebagaimana disampaikan Fraksi PDIP, era saat ini adalah era Gen Z yang menuntut perubahan dan inovasi. Senada, Golkar menegaskan pentingnya prinsip value for money agar setiap rupiah APBD memberi manfaat nyata. Sementara PPP mengingatkan agar ruang fiskal diperbaiki melalui efisiensi birokrasi, dan PKB menekankan agar program bupati seperti RANTAS tidak hanya berhenti di tataran wacana.
Dengan pandangan yang konstruktif ini, DPRD Bondowoso berharap pembahasan lanjutan dapat menghasilkan APBD yang adil, realistis, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Harapannya, Bondowoso bisa melangkah menuju daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai visi “Bondowoso Berkah”. (Sup)
