Bondowoso, KLIKTODAY.CO.ID – Dalam rangka menindaklanjuti arahan dan program strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa, Pemerintah Desa Mandiro Kecamatan Tegalampel kabupaten Bondowoso menggelar Musyawarah Desa Insidental pada Senin (26/5/2025).
Agenda utama dalam musyawarah tersebut adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang akan menjadi wadah pemberdayaan ekonomi warga sekaligus bentuk nyata komitmen desa dalam mendukung visi besar pemerintah pusat.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Mandiro ini dihadiri oleh Camat Tegalampel beserta jajarannya, Kepala Desa juga perangkatnya, perwakilan dari puskesmas, BPD, tokoh masyarakat, perwakilan UMKM, kelompok tani, pemuda desa, serta unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Suasana musyawarah berlangsung dinamis, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas warga Desa Mandiro.
Kepala Desa Mandiro, M. Ali Sodikin S.pd, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan langkah awal menuju kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan.
“Program Presiden Prabowo sangat jelas, membangun Indonesia dari pinggiran, memberdayakan desa, dan menyejahterakan rakyat. Maka kami di Mandiro mengambil langkah cepat membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen bersama untuk mendorong ekonomi lokal, menampung produk warga, serta menjadi akses permodalan dan distribusi hasil usaha warga,” ujar Sodikin.
Ditempat yang sama. Camat Tegalampel Yoyok Jalu, melalui Sekertaris kecamatan (sekcam) Lely. Dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah kecamatan tegalampel dan penguatan kelembagaan ekonomi desa, maka dengan ini dirinya memberikan arahan sebagai berikut.
“Pembentukan Koperasi.
Pemerintah Desa Mandiro diharapkan segera memfasilitasi pembentukan koperasi dengan nama Koperasi “Desa Merah Putih,” tuturnya.
Pihaknya juga menambahkan. “Proses pendirian koperasi harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pendaftaran ke Dinas Koperasi Kabupaten. Pemerintah Kecamatan siap memberikan pembinaan dan pendampingan teknis yang diperlukan,” tambah Lely.
Dalam forum musyawarah, disepakati bahwa koperasi akan memiliki fokus utama pada sektor pertanian, peternakan, yang selama ini menjadi potensi unggulan desa.
Ketua BPD, Dofir, menyampaikan bahwa koperasi ini akan dikelola secara transparan dan demokratis, dengan struktur organisasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa.
“Kita ingin koperasi ini menjadi milik bersama, bukan hanya milik segelintir orang. Semua warga berhak berperan dan merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Rencana ke depan, koperasi akan segera mengurus legalitas resmi ke Dinas Koperasi Kabupaten, dan/atau membuka rekening kelembagaan. (Burawi Budianto)
