Surabaya, KLIKTODAY.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji meminta Perhutani dan PTPN I memaksimalkan pemanfaatan lahan idle yang ada di Jawa Timur untuk tanaman kayu sengon, karena industri plywood (triplek) di sekitar provinsi ini sangat membutuhkan pasokan kayu sengon sebagai bahan baku utama.
“Sudah banyak pabrik triplek yang terpaksa mengurangi produksinya, bahkan menutup pabriknya, karena kurangnya bahan baku berupa kayu sengon. Keberadaan BUMN harusnya bermanfaat bagi bergeraknya ekonomi secara keseluruhan, termasuk geraknya industri triplek yang rangkaiannya banyak menyerap tenaga kerja,” kata Sarmuji saat menjawab pers, Senin ( 6/5/2024).
Sarmuji berjanji akan menyampaikan langsung keluhan industri plywood kepada direksi Perhutani dan PTPN I, mengingat strategisnya rangkaian ekonomi dari industri plywood. Semua lingkungan BUMN termasuk Perhutani dan PTPN I termasuk mitra kerja DPR RI Komisi VI.
“Selain banyak menyerap tenaga kerja, di tingkat hilir pasokan plywood sangat dibutuhkan untuk aktivitas konstruksi, properti, dan industri meubel yang rangkaian ekonominya panjang dan banyak menyerap tenaga kerja,” kata sarmuji.
Sementara itu, Fuad Abdullah, Ketua Forum Masyarakat Perkayuan (FMP) Jatim— yang mayoritas anggotanya pelaku usaha pabrik triplek – mengatakan, sudah dua tahun terakhir industri plywood di wilayahnya mengalami kontraksi secara dahsyat, terutama akibat minimnya bahan baku berupa kayu sengon.
“Dulu banyak terbantu kayu sengon dari Perhutani. Tapi sejak Perhutani membuka usaha yang sama (diversifikasi) yakni juga pabrik plywood, pasokan sengon ke anggota kami menjadi sangat terbatas. Jadi selain kami bertarung di pasar plywood melawan Perhutani, kami juga sangat bergantung bahan baku dari Perhutani. Ini salah satu penyebab hancurnya industri triplek di Jatim,” kata Fuad yang memiliki pabrik plywood di Pare, Kediri.
Menurut Fuad, masih sangat luas lahan yang dimiliki Perhutani dan PTPN I yang bisa dimaksimalkan untuk tanaman sengon, yang bisa menjadi harapan bagi terus berlangsungnya industri plyawood di Jatim. “Terserah dengan skema dan pola apa, prinsipnya kami siap bekerjasama dengan kedua BUMN untuk pengembangan tanaman sengon sebagai bahan baku kami.”
Fuad juga berharap Pemerintah Provinsi Jatim ikut memperhatikan nasib industri plywood yang ada di wilayahnya, terutama yang terkait dengan penyediaan bahan baku. “Pemprov Jatim melalui Dinas Kehutanan bisa saja menggalakkan program tanaman sengon bagi lahan masyarakat, juga lahan milik desa. Tinggal bantuan bibit atau bantuan lain disiapkan,” katanya.
Selain itu, kata Fuad, pengusahaan pabrik plywood belakangan banyak direpotkan oleh datangnya petugas yang menanyakan persoalan sepele, terutama yang terkait dengan ijin lingkungan, surat ijin gangguan (HO) dan lainnya.
“Terus terang kami ini umumnya usaha skala kecil, sehingga berat menuruti apa mau mereka,” kata Fuad tanpa menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksud petugas tersebut. “Belum lagi tekanan beban pajak. Apalagi pajak masih akan dinaikkan. Siapa lagi yang akan bantu kami kalau bukan pemerintah. Kami mengusulkan keringanan pajak hingga 6% agar bisa tetap eksis,” tambah Fuad.(*)
